Sebanyak 60 Orang Ibu-Ibu Ikuti Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan

BELITUNG TIMUR, pradivanews.com – Sebanyak 60 orang ibu-ibu dari 6 desa di Kecamatan Manggar, Rabu (22/05/2024), mengikuti Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Kesbangpol Beltim).

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Dua Putri Pantai Serdang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Beltim ini menghadirkan dua orang narasumber yakni, Maisinun Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Asrikhah Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Beltim.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Beltim, Evi Nardi saat membuka acara mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki, untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mendatang.

“Perempuan merupakan pemilih yang loyal untuk bisa memenuhi target-target politik. Dan karenanya perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah mempercayai hoax yang selalu beredar di medsos”, kata Evi Nardi.

Evi yang didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Suciliswati juga menyebutkan, perempuan di Kabupaten Beltim juga harus kritis dan ikut mengawal demokrasi yang ada di Kabupaten Beltim.

“Perempuan selalu memilih dengan akal sehat untuk keberlangsungan kehidupan berdemokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerahnya”, sebut Evi Nardi.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini berharap pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 nanti, para perempuan juga ikut aktif menyalurkan suaranya dan dapat memilih dengan hati nurani.

“Harapannya mereka dapat juga melihat siapa sebenarnya bakal calon atau calon yang akan dipilih dan bagaimana kualitas moralnya, kualitas intelektualnya, dan keterampilan profesionalnya, serta menjamin kesejahteraan bagi masyarakat terutama hak-hak kaum perempuan sehingga tidak salah memilih kepala daerah tersebut”, harap Evi Nardi.