Pemilu 2024 “Selamatkan Demokrasi, Lawan Dinasti”

Oleh: Heri Alamsyah
(Ketua DPC GMNI Babel)

PEMILU 2024 “Selamatkan Demokrasi, Lawan Dinasti” merupakan judul dari tulisan yang saya angkat guna menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Tulisan ini merupakan suara saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPC GMNI Babel), dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu membudidayakan pikiran kritis melalui proses kritik dan otokritik.

“Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubahnya”, demikianlah kutipan fenomenal Bung Karno pada tahun 1964.

Kontestasi elektoral merupakan fase krusial dalam suksesi kepemimpinan nasional yang hari-hari ini sedang kita jalani. Tidak hanya soal perhelatannya, begitupun gagasan yang berlangsung dalam proses politik ini. Bagaimanapun, produksi ide harus massif didiskusikan guna menentukan arah berlayar sebuah bahtera agung bernama Indonesia.

Realitas yang terjadi menampilkan berbagai macam reaksi kritis warga negara terhadap orientasi Pemilu 2024. Apakah mengarah pada politik yang ideologis ataukah pada politik pragmatis yang tidak memposisikan nilai dan moral sebagai landasan etis dalam mengerjakan tugas-tugas Revolusi tahun 1945?.

Menyelamatkan Kaum Marhaen, mengerjakan amanat penderitaan rakyat, menyelesaikan tugas revolusi yang belum usai sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD alinea ke-4, sangat bergantung pada komitmen individu-individu Bangsa Indonesia.

Sederhananya, politik merupakan instrumen, metode serta alat negara dalam menciptakan kontruksi sosial serta menentukan hendak kemana kapal yang bernama Indonesia akan berlayar. Dengan demikian, kritik objektif terhadap calon pimpinan nasional terkait capaian, latar belakang, serta visi besar yang ditawarkan akan menjadi tolak ukur bagaimana kita dapat menjalankan proses berbangsa dan bernegara pada masa-masa mendatang.

Akankah Bangsa Indonesia bermuara pada kondisi masyarakat adil dan makmur, ataukah terpuruk pada kondisi masyarakat yang sama ratap dan tangis?

Selain melekat pada individu-individu, tercapainya kemakmuran sangat bergantung pada kebijakan nasional. Pertimbangan historis/filosofis, sosiologis maupun yuridis menjadi pijakan penting menuju pemerataan pendidikan, akses kesehatan yang humanis, pengentasan disparitas sosial, hingga penjaminan terhadap ruang hidup yang bebas dari pengrusakan lingkungan.