Bawaslu Belitung Gelar Rapat Optimalisasi Pola Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

BELITUNG, pradivanews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung, Sabtu (26/08/2023), menggelar Rapat Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bertempat di Ballroom Grand Hatika Hotel Tanjungpandan, Belitung.

Kegiatan yang diikuti Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dari lima kecamatan ini dibuka oleh Anggota Bawaslu Belitung Heikal Fackar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pola pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2024.

Materi pertama terkait Teknik dan Skematik Pengawas Pemilu menjadi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan secara daring oleh narasumber yang merupakan Anggota Pusat Mediasi Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Armanda Agustian.

Dalam materinya, Rio mengungkapkan peranan mediator tersebut antara lain melakukan diagnosis konflik, mengidentifikasikan masalah dan kepentingan-kepentingan kritis para pihak, menyusun agenda, mengendalikan dan memperlancar komunikasi para pihak, mengajar para pihak dalam proses dan tawar menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

“Sedangkan untuk tahap mediasinya meliputi, memfokuskan pada upaya komunikasi antara para pihak, memanfaatkan komunikasi untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian antara para pihak, memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa”, ungkap Rio.

Materi kedua tentang Ikhtisar Pola Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilu 2024 yang disampaikan langsung secara tatap muka oleh narasumber Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Davitri. Materi ketiga tentang Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 dengan narasumber Bawaslu Kabupaten Belitung.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar (Aris) mengatakan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu meliputi menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

“Baik itu terhadap sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu, maupun sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, yang muncul akibat Keputusan atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota”, papar Aris.

Penyelesaian Sengketa

Melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diundangkan pada tanggal 14 November 2022, diatur ketentuan terkait Sengketa antar Peserta Pemilu yang terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

“Pada pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu, di tempat terjadinya sengketa proses Pemilu pada hari yang sama saat permohonan disampaikan”, lanjut Aris.

“Bawaslu juga mengatur percepatan dalam penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu yang terjadi di wilayah Kecamatan, dimana Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu di wilayah kerjanya”, pungkas Aris (red)

BACA JUGA:


Sahabat
Ikuti terus perkembangan informasi dari media online pradivanews.com, yang update informasinya selalu kami sajikan di halaman atau fanpage Facebook Sahabat pradivanews

Kami juga memiliki Channel Youtube, untuk menyajikan informasi dalam format visual…
Terima kasih kepada sahabat semua, yang sudah bersedia mengunjungi website kamiā€¦